makalah kemiskinan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperkeruh keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik. Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relative kecil dibanding negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relative tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi dunia internasional, tidak terkecuali Negara Indonesia. Kesalahan pengambilan kebijakan dalam pemanfaatan bantuan dan atau pinjaman tersebut, justru dapat berdampak buruk bagi struktur sosial dan perekonomian negara bersangkutan. Demikianlah adanya arus perputaran perekonomian dari saat kesaat di dalam sebuah perekonomian swasta. Namun, corak arus itu untuk perekonomian dimana pemerintah ikut di dalamnya sehingga bukan perekonomian swasta lagi tidaklah akan menyimpang dari prinsip itu, mengingat pemerintah merupakan unsur pengatur dan penyeimbang perekonomian secara keseluruhan.

B. Rumusan Masalah

- Apakah kemiskinan itu?

- Bagaimana upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di

Indonesia?

- Bagaimana alternatif cara untuk mengentaskan kemiskinan yang efektif?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kemiskinan

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan dua masalah besar dibanyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya meliputi: Pertama, gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Kedua, gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalahmasalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Ketiga, gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Penyebab Kemiskinan

v Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Namun lebih tepatnya terletak pada perbedaan kualitas sumber daya manusia dan perbedaan akses modal.

v Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.

v Penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar; Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Karena ciri dan keadaan masyarakat dalam suatu daerah sangat beragam (berbeda) ditambah dengan kemajuan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah.

v Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur social dan kebijakan pemerintah. Kebijakan dalam negeri seringkali dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri atau internasional antara lain dari segi pendanaan. Dan yang paling penting adalah Ketidakmerataannya Distribusi Pendapatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Ukuran Kemiskinan

1. Kemiskinan Absolut

Konsep kemiskinan pada umumnya selalu dikaitkan dengan pendapatan dan kebutuhan, kebutuhan tersebut hanya terbatas pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar ( basic need ).

Kemiskinan dapat digolongkan dua bagian yaitu :

a.Kemiskinan untuk memenuhi bebutuhan dasar.

b.Kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.

2. Kemiskinan Relatif

Menurut Kincaid ( 1975 ) semakin besar ketimpang antara tingkat hidup orang kaya dan miskin maka semakin besar jumlah penduduk yang selalu miskin. Yakni dengan melihat hubungan antara populasi terhadap distribusi pendapatan.

B. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi Kemiskinan

Dalam sisitem kapitalistik yang berlaku di Indonesia, penetapan pajak pendapatan/penghasilan merupakan solusi untuk mengurangi terjadinya ketimpangan. Dengan mengurangi pendapatan penduduk yang pendapatannya tinggi, sebaliknya subsidi akan membantu penduduk yang pendapatannya rendah, asalkan tidak salah sasaran dalam pemberiannya. Pajak yang telah dipungut apalagi menggunakan sistem tarif progresif (semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi prosentase tarifnya), oleh pemerintah digunakan untuk membiayai roda pemerintahan, subsidi dan proyek pembangunan. Namun kenyataanya tidaklah demikian. Pajak tidak hanya dibebankan pada orang kaya tetapi semua komponen masyarakat tanpa pandang kaya atau miskin semua dikenai pajak. Inilah yang menyebabkan permasalahan kemiskinan tak kunjung selesai.

Seperti inilah sistem atau cara pengenaan pajak kepada para wajib pajak yang terjadi dalam sistem kapitalis di Indonesia saat ini;

1. Pajak progresif atau progressive tax Yaitu pajak yang dikenakan semakin berat kepada mereka yang berpendapatan semakin tinggi. Contoh : pajak pendapatan, pajak rumah tangga dan sebagainya

2. Pajak degresif atau degressive tax Yaitu pajak yang dikenakan semakin berat kepada mereka yang pendapatannya semakin kecil. Contoh : pajak penjualan, pajak tontonan dan sebagainya.

3. Pajak proposional atau proposional tax Yaitu pajak yang dikenakan berdasarkan pembebanan (persentase) yang sama terhadap semua tingkat pendapatan.

Secara lebih rinci langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan di tahun 2012 adalah sebagai berikut :

v Pembangunan Sektor Pertanian

Sektor pertanian memiliki peranan penting di dalam pembangunan karena sektor tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan masayrakat dipedesaan berarti akan mengurangi jumlah masyarakat miskin. Terutama sekali teknologi disektor pertanian. Menyoroti potensi pesatnya pertumbuhan dalam sektor pertanian yang dibuka dengan kemajuan teknologi sehingga menjadi leading sector (rural – led development) proses ini akan mendukung pertumbuhan seimbang dengan syarat, kemampuan mencapai tingkat pertumbuhan output pertanian yang tinggi serta dengan menciptakan pola permintaan yang kondusif pada pertumbuhan.

v Pembangunan Sumber Daya manusia

Sumberdaya manusia merupakan investasi insani yang memerlukan biaya yang cukup besar, diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyrakat secara umum, maka dari itu peningkatan lembaga pendidikan, kesehatan dan gizi merupakan langka yang baik untuk diterapkan oleh pemerintah. Bila dikaitkan pada sektor pertanian, akan lebih berkembang jika kebijakan pemerintah bisa menitikberatkan pada transfer sumber daya dari pertanian ke industri melalui mekanisme pasar.

v Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat

Mengingat LSM memiliki fleksibilitas yang baik dilingkungan masyarakat sehingga mampu memahami komunitas masyarakat dalam menerapkan rancangan dan program pengentasan kemiskinan. Penyuluhan lingkungan untuk menghindari praktek distribusi yang menggunakan barang-barang yang merusak masyarakat. Misalnya, minuman keras, obat terlarang, dan pembajakan, lantaran dalam Islam distribusi tidak hanya didasarkan optimalisasi dampak barang tersebut terhadap kemampuan orang. Tapi, pengaruh barang tersebut terhadap prilaku masyarakat yang mengkonsumsinya.

v Redistribusi Pendapatan secara lebih baik

Negara akan ikut bertanggungjawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok, atau golongan lebih-lebih kepentingan perorangan. Dengan demikian, sektor publik yang digunakan untuk kemaslahatan umat jangan sampai jatuh ke tangan orang yang mempunyai visi kepentingan kelompok, golongan dan kepentingan pribadi.

v Pembangunan Infrastruktur

Negara akan menyediakan fasilitas-fasilitas publik yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan. Seperti sekolah, rumah sakit, lapangan kerja, perumahan, jalan, jembatan dan lain sebagainya.

Namun terdapat 5 (lima) permasalahan dalam pengentasan kemiskinan yaitu :

1. Lemahnya instusi pengelola program pengentasan kemiskinan

2. Kebijakan penggunaan data basis keluarga miskin belum secara operasional dipergunakan

3. sebagai intervensi program pengentasan kemiskinan

4. Belum ada mekanisme dan sistem pencatatan dan pelaporan program pengentasan kemiskinan

5. Dukungan anggaran operasional pengentasan kemiskinan yang masih terbatasHarus ada sinergisitas antara program pengentasan kemiskinan yang diprogramkan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Selama ini program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah pusat tidak maksimal diterapkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, karena tidak disiapkannya infrastrukturpendukung untuk program tersebut.

C. Alternatif Solusi Kemiskinan Di Indonesia

Program-program pemerintah yang akan dijalankan pada tahun 2012 saat ini dinilai sudah baik secara konsep. Namun belum bisa dinilai secara menyeluruh karena hanya sebagian kecil saja yang terealisasi. Sementara kemiskinan juga masih dan semakin menjamur. Memang, tidak bisa disinggung lagi bahwa solusi kehidupan secara menyeluruh dan sempurna termasuk permasalahan kemisikinan, hanyalah kembali pada aturan-aturan sang pembuat kehidupan yakni Allah s.w.t. Islam memberikan solusi yang selalu tepat. Tidak hanya secara konsep, tetapi juga dalam prakteknya sudah terbukti memberikan hasil yang gemilang terutama dalam mensejahterahkan rakyatnya. Inti penyebab kemiskinan di Indonesia dari dulu hingga kini adalah penyebab struktural. Ketidakmerataannya distribusi pendapatan yang dilakukan pemerintah secara struktural-lah yang menyebabkan kemiskinan ini terjadi berangsur-angsur. Program Islam untuk redistribusi kekayaan terdiri dari tiga bagian. Pertama, sebagaimana dibahas sebelumnya, ajaran Islam mengarahkan untuk memberikan pembelajaran atau pemberdayaan kepada para penganggur untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa memberi penghidupan bagi mereka, serta untuk memberikan upah yang adil bagi orang-orang yang sudah bekerja. Kedua, ajaran Islam menekankan pembayaran zakat untuk redistribusi pendapatan dari orang kaya kepada orang miskin yang karena ketidakmampuan atau cacat (secara fisik atau mental, atau faktor eksternal yang diluar kemampuan mereka, misalnya pengangguran), tak mampu untuk

memperoleh kehidupan standar yang terhormat dengan tangan mereka sendiri. Ketiga, pembagian harta warisan dari orang yang telah meninggal kepada beberapa orang sesuai aturan Islam sehingga menguatkankan dan mempercepat distribusi kekayaan dalam masyarakat. Konsep Islam tentang keadilan distribusi kekayaan, juga konsep keadilan ekonomi tidak mengharuskan semua orang mendapat upah dalam jumlah yang sama tanpa memperdulikan kontribusinya bagi masyarakat. Islam mentoleransi adanya perbedaan dalam pendapatan karena setiap orang memiliki karakter, kemampuan dan pelayanan kepada masyarakat yang sama. Namun perlu dicatat bahwa jaminan terhadap standar hidup yang manusiawi bagi semua anggota masyarakat melalui pengaturan zakat. Pada kenyataannya, apabila ajaran Islam mengenai halal dan haram dalam memperoleh kekayaan diikuti, prinsip keadilan bagi pekerja dan konsumen diterapkan, pengawasan terhadap redistribusi pendapatan dan kekayaan serta hukum Islam tentang harta waris ditegakkan, maka tidak akan

terdapat ketidakadilan dalam pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat Muslim. Di sini letak perbedaan sistem ekonomi syariah dan konvensional. Sistem ekonomi syariah tidak bertujuan mengumpulkan harta sebanyakbanyaknya. Tapi, bagaimana kehidupan lebih baik bisa dicapai bersama tanpa memandang suku ataupun RAS. Ekonomi syariah mempunyai prinsip sinergi (ta'awun). Prinsip ini memungkinkan orang yang lebih dulu sukses itu membantu sesamanya. Kerja sama ini memungkinkan umat Islam maju. Selain itu, ekonomi syariah memiliki sistem bagi hasil. Sistem ini memungkinkan kerugian dan keuntungan ditanggung pemodal dan peminjam. Besarnya tanggungan diatur dalam akad yang sudah disetujui bersama. Sistem bagi hasil misalnya bank sebagai pemodal tidak hanya menagih pinjaman modal. Pihak bank juga harus membantu peminjam dalam memajukan usahanya. Sebaliknya pihak peminjam juga harus bekerja keras memajukan usahanya supaya bisa cepat mengembalikan pinjaman. Oleh karena itu ekonomi syariah dinilai cocok untuk program pengentasan kemiskinan. Hal ini karena masyarakat miskin tidak dipandang sebagai pihak yang malas. Namun, pihak yang tidak mendapat akses untuk kehidupan yang lebih baik.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kemiskinan berawal dari faktor ketimpangan dan ketidakadilan sosial yang menjadi sebab utama keluarnya bangsa indonesia dari falsafah pancasila. Esensi dari falsafah pancasila telah disalahgunakan. Kita bisa lihat seperti kepercayaan kepada Tuhan YME, yang diharuskan oleh agama telah berubah menjadi sumber konflik di tengah tengah kehidupan masyarakat. Lalu nilai-nilai kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan, sudah jauh dilanggar oleh bangsa ini,

yang mengakibatkan keadilan sosial menjadi jauh dari kenyataan. Fenomena tersebut dapat dilihat dari aktifitas sehari-hari yang terjadi di lingkungan kita antara lain, menjamurnya pasar-pasar modern (mall, swalayan dll) yang membuat tergusurnya pasar tradisional sebagai tempat dan sumber penghidupan masyarakat kecil. Pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi suatu upaya yang mutlak harus dilakukan. Kemampuan “tahan banting” terhadap krisis telah terbukti. Mengingat relatif sulitnya mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang diharapkan dari investasi usaha-usaha besar maka pemerintah daerah diharapkan untuk lebih memberdayakan ekonomi rakyat yang merupakan potensi yang tersembunyi termasuk di dalamnya UKM dan sektor informal untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Sektor ekonomi rakyat telah terbukti mampu bertahan di saat krisis, oleh karena itu pemerintah jangan menganggap remeh akan keberadaan sektor ekonomi rakyat, tapi justru harus diberdayakan sebagai salah satu penyangga perekonomian nasional. Karena semua konsep atau solusi yang ada dalam Islam bersumber dari Dzat Yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Hanya Allah-lah yang mampu memberikan solusi terbaik bagi kemaslahatan makhluk-Nya, yakni manusia sebagai pemimpin yang mampu menegakkan prinsip syari’ah secara kaffah.

B. Saran

Demikian sedikit uraian saya tentang kemiskinan dan solusi yang diupayakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, serta alternatif caranya. Banyak kata yang mungkin salah atau kurang berkenan bagi pembaca, untuk itu kritik dan saran saya trima dengan senang hati untuk kebaikan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Rosyidi, Suherman.Pengantar Teori Ekonomi.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.2006

http://sosbud.kompasiana.com/2011/11/16/mencari-solusi-kemiskinan-yang-efektif/

http://www.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/12/01/12/lxo2dq-ekonomisyariah- solusi-jitu-pengentasan-kemiskinan